Aksi Penipuan Penarakian Kendaraan Konsumen Kembali Terjadi

Iklan Semua Halaman

Aksi Penipuan Penarakian Kendaraan Konsumen Kembali Terjadi

Redaksi KK
Selasa, 19 November 2019
Diva Jena Parera, Korban penarikan kendaraan oleh Maybank Finance saat meminta bantuan di kantor LPK RI Sulut. (Foto: dokumen LPK RI Sulut) 

MANADO KabarKorupsi.Com - Tindakan leasing atau finance melalui debt collector sepertinya tak lazim lagi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menaraik secara tidak berkemanusian kepada konsumen.

Kali ini dua kendaraan kembali ditarik oknum dept collector secara paksa dari konsumen yang dikerahui dari leasing atau finance MayBank. 

Pengusaha muda yang berdomisili di Jayapura Diva Jena Parera sebagai konsumen, menuturkan perusahaan leasing atau finance tidak berwenang melakukan eksekusi atau penarikan mobil sesuai Undang-Undang nomor 42 dan UU nomor Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

“Jaminan Fudisia sudah diatur dalam undang-undang, namun nyatanya praktek yang tidak sesuai koridor hukum masih marak terjadi”, tuturnya mengikuti arahan Pihak Polda Sulut untuk membawa kasus ini ke Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Senin, (18/09/2019) LPK-RI sudah ber-MOU dengan Institusi Kepolisian.

Parera menjelaskan, dirinya merasa dirugikan kendaraannya ditarik. Bermula saat empat tahun silam, sekira pertengahan tahun 2015, dirinya mengambil mobil Suzuki Ertiga, menggunakan jasa Maybank Finance, dengan nomor kontrak: 56201151216 kontrak.

“Bermula pada 1 November 2019 sekira jam 1 sore, saya minta tolong keluarga saya (Saudara Ferdy Adam) untuk menjemput anak saya di asrama dan bawa ke mantos. Sesampainya di Mantos, saudara Ferdi Adam bertemu dengan pihak dept collector. Katanya dari Celebes, pihak ketiga dept collector menunjukkan surat kuasa saat itu saudara Ferdi Adam berada di depan parkiran. Setelah berbincang dengan pihak dept collector saudara Ferdi Adam memutuskan untuk menelepon saya yang saat itu berada di Jayapura. Kemudian saya ditelepon, namun karena saya merasa sudah lunas, maka saya tidak masalah dan juga bingung,” kata Diva Jena Parera.

Dirinya mengakui pernah ada keterlambatan pembayaran kendaraan miliknya di Finance MayBank, tapi sudah dilunasinya.

“Makanya saya kaget kalau belum lunas dan saya bisa buktikan dengan bukti transfer saya karena pembayaran saya debit”, terangnya.

Karena merasa tidak puas, dirinya beritikat baik pergi menemui bagian penarikan kendaraan ke kantor finance, namun ada kejanggalan yang ditemui kemudian cerita apa yang menjadi keluhan sebagai nasabah dan debitur, berapa yang total yang harus dibayar dan pihak leasing mengatakan masih dua bulan tunggakan plus denda dan saat itu belum dikasih jumlah angsuran termasuk pembayaran kepada dept collector pihak ketiga yang dibebankan kepada dirinya.

“Saya bingung, saya akhirnya menempuh jalur hukum membuat laporan ke Polda Sulut dengan nomor laporan polisi LP/712/XI/2019/SPKT, 4 November 2019. Keesokan harinya, Jumat (08/11/2019, dirinya dihubungi oleh salah satu anggota reskim dan disuruh menghadap Kasubid. Herannya, sebelum di-BAP, saya disuruh menyelesaikan membayar biaya penarikan ke dept collector, makanya saya tidak terima,” ungkapnya.

Parera juga sempat pergi melaporkan kasus tersebut ke kantor OJK, tapi tidak ada kejelasan sesuai yang dialaminya karena sudah dilaporkan ke Polda Sulut.

Eksekusi yang dilakukan, lanjut Diva, seharusnya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan kendaraan dan Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan kendaraan oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

“Saya menghargai petugas dept collector yang diutus oleh pihak leasing, tapi sangat disayangkan prilaku mereka kadang tidak berprikemanusiaan. Mobil saya ditarik tanpa menunjukan sertifikat fidusia dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan setahu saya penarikan kendaraan tanpa putusan pengadilan itu merupakan pelanggaran pidana sesuai Unsang-undang No 8 tahun 1999,” tutur Parera.

Sebagai konsumen, menurut Parera, dirinya paham tentang Undang-undang dan Peraturan Menteri Keuangan, secara resmi telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Peraturan ini sendiri tercantum dalam UU Nomor 8 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan.



“Dengan diterbitkannya peraturan Fidusia tersebut, maka pihak leasing tidak berhak menarik atau mengambil kendaraan konsumen secara paksa. Penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban atas beban cicilan kendaraan diselesaikan melalui jalur hukum,” jelas Diva dengan senyum khasnya seraya menambahkan, sebagai pemilik kendaraan baik motor maupun mobil yang sifatnya masih kredit melalui lembaga pembiayaan (leasing) tidak perlu lagi merasa resah, gelisah, dan khawatir akan berhadapan dengan tukang tagih hutang dari leasing (debt collector) yang akan menarik atau merampas kendaraan dari tangan anda hanya karena anda telat atau lalai-gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan kredit bulanan.

"Untuk itu saya minta penegak hukum harus tegas dan harus ditindak para leasing atau finance dan oknum debt collector yang malanggar peraturan undang-undang," tandasnya.

Ditempat yang sama, Johanes Sorongan salah satu konsumen pemilik kendaraan Sedan KIA RIO, DB 1529 LB, didatangi dept collector ke rumahnya meminta datang ke kantor leasing untuk negosiasi pembayaran tunggakan kendaraan miliknya.

Diakuinya, banyak aksi penarikan kendaraan yang kreditnya macet oleh debt collector di jalanan bikin resah warga dengan modus berbagai macam penipuan termasuk mengajak konsumen bernegosiasi ke kantor leasing kemudian kendaraannya ditahan.

“Saya dipanggil dept collector ke kantor leasing untuk bernegosiasi tunggakan pembayaran kendaraan, ternyata bukan pergi bernegosiasi tapi sampai di depan kantor leasing, tepatnya di kawasan Mega Mas, mobil saya langsung ditahan,” ungkap Sorongan.

Penarikan kendaraan lanjut Sorongan, yang kreditnya macet oleh debt collector itu diatur dalam undang-undang sehingga ada mekanisme yang ditempuh.

"Setidaknya mereka harus menunjukkan tanda pengenal, sertifikat fidusia dan surat tugas dari finance agar orang tidak menduganya rampok. Dept collector datang ke rumah saya tidak menunjukan identitas seperti sertifikat fidusia, surat perintah penarikan kendaraan dan surat putusan. Ini penipuan namanya," cetus Sorongan.

Dijelaskan Sorongan, sesudah kendaraan saya diambil, mereka mengajak dirinya ke lantai tiga kantor leasing MayBank bertemu dengan bapak Iman salah satu pimpinan.

"Saya ikuti apa kata mereka, ternyata untuk lanjut negosiasi tunggakan kendaraan milik saya dan mereka bilang harus membayar lunas kemudian kendaraan bisa dibawa pulang,” tutup Sorongan seraya mengimbau kepada konsumen agar jangan pernah takut karena penarikan kendaraan diatur oleh undang-undang.

Perlu Diketahui,  mengambil kendaraan secara paksa dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP dan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.


Humas LPK RI Sulut, Wisje Maramis. 

Humas LPK RI Sulut, Wisje Maramis saat ditemui, membenarkan adanya konsumen bernama Diva Jena Parera dan Johanes Sorongan datang ke kantor Sekretariat LPK RI Sulut.

"Ya, konsumen Diva dan Johanes sudah datang ke kantor kami untuk minta bantuan dan kami siap untuk membantunya. Karena kasus seperti ini sudah termasuk penipuan," tukasnya.

Penulis: Redaksi