Debt Collector Dibasmi Kepolisian di Daerah Lain, Apakah Sulut Juga?

Iklan Semua Halaman

Debt Collector Dibasmi Kepolisian di Daerah Lain, Apakah Sulut Juga?

Redaksi KK
Minggu, 17 November 2019
Ketua Setefanus S Sumampow paling kiri, Sekretaris paling kanan dan humas serta anggota LPK RI di Sulut. (Foto: KabarKorupsi.Com  / Nando Sandala) 

MANADO, KabarKorupsi.Com - Hampir diseluruh daerah di negara Republik Indonesia kini berlomba-lomba untuk memberantas segala kejahatan yang dilakukan oleh oknum Debt Collector. Apakah di daerah provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bisa menerapkan hal yang sama?.



Hal ini menjadi perbincangan serius dikalangan Lembaga Perlindungan Konsumen. Karena selama ini, para konsumen terkesan dijadikan mata pencarian pihak finance agar mendapat untung yang besar dengan cara-cara yang melanggar aturan Undang - Undang Republik Indonesia.



Dengan rasa kecewa, Setefanus S Sumampow, salah satu Ketua di Lembaga Perlindungan Konsumen di Sulut mengutarakan, sangat riskan dan mengenaskan ini aturan perundang - undangan yang Pengadilan Negeri (PN) sendiri tidak merasa risih, sudah terjadi sekarang yang pasti lembaga pembiayaan non bank menjadi setara dengan pengadilan. Mereka sudah bisa eksekusi dengan bingkai sertifikat/akta fidusia yang aspal dan tidak bertitel eksekutorial.



"Ini sama dengan memutar bodohi masyakat dengan dalih fidusia yang di kaburkan dengan klausula baku/perjanjian sepihak dan menjebak masyarakat atau konsumen dengan kedok diberi kuasa diatas kuasa sehingga semena mena menarik dan ketika pun konsumen yang angsuran bagus dan setelah lunas, asuransinya masih juga dikaburkan," jelas Sumampow, Minggu (17/11/2019).



Pemerasan dan pungli kayaknya, lanjut Sumampow, belum menjadi attens bagi aparat penegak hukum dan pemerintah di Sulut. Begitu juga wakil rakyat yang belum fokus pada masalah ini.

"Padahal ini adalah pusaran sumber besar korupsi di republik Indonesia," tegasnya seraya menuturkan, ya dirinya yang dipercayakan sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) di Sulut, selalu memperjuangkan nasib para konsumen yang selalu dibodohi dan diperas.



"Ya LPK RI punya tugas masih jauh dari capai berhasil untuk menekan masalah ini. Namun dengan usaha kerja keras kita, pastinya akan berbuah hasil nantinya. Karena kita selalu membela yang benar." katanya.



Dia menambahkan, semoga kita diberi hikmat serta kekuatan dalam mengatasi masalah rakyat konsumen. Karena kita kaya dengan aturan Undang - Undang untuk melindungi konsumen, contohnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen.



"Meskipun masih kurangnya kepedulian dari pihak kepolisian di Sulut. Apalagi belum ada satupun jajaran kepolisian di Sulut yang berani membentangkan spanduk banner melindungi dan memberantas debt collector yaitu kepolisian di Kabupaten/Kota dan Polda Sulut. Kami akan terus berjuang. Maaf jika sudah pernah dan dari kami yang tidak mengetahuinya," tandasnya.

Penulis: Redaksi